SIT NURUL FIKRI

Sekelumit Tentang Supersemar

By March 10, 2021March 24th, 2021No Comments

Surat Perintah Sebelas Maret atau yang disingkat Supersemar merupakan salah satu peristiwa penting bagi perjalanan bangsa Indonesia sebagai penanda sejarah baru bangsa Indonesia peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Awalnya, surat tersebut memberikan wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan setelah peristiwa G30S/PKI yang melibatkan TNI dan Partai Komunis Indonesia. Namun dlam perkembangannya penanda dalam penyerahan mandat kekuasaan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang ditandatangani pada 11 Maret 1966. Ketika menafsirkan pengambilalihan kekuasaan inilah terjaid banyaknya penafsiran terhadap Supersemar itu sendiri.

Perselihan yang kemudian sebagai ‘kontroversi’ baik dalam bahasa kekuasaan ataupun politik dan ‘pengaburan fakta atau data’ dalam peristiwa jika dikaitkan dengan sejarah. Selain itu terdapat keunikan dari dokumen ini, adalah bahwa sampai sampai saat ini tidak ditemukannya dokumen Supersemar tersebut denagn tidak diketahui keberadaan-nya. Perselihan akhirnya melebar sebagai pertanyaan tajam menggoyah keabsahan dari dari legitimisan pemerintahan Orde Baru. Dikarenakan Supersemar sebagai landasan lahirnya Orde Baru dibawah pengembang Supersemar Letjen Suharto melalui Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.

Kajian ini akan mengkonsentrasikan pembahasan pada latar belakang lahirnya, tujuan, isi, dan kontroversi sekitar Supersemar. Tidak bermaksud untuk mengaidili dan menghakimi, karena kebenaran ilmiah dan dapat didiskusikan demi kebenaran sejarah sebuah bangsa.

 

Latar belakang Lahirnya Supersemar

Penyerahan ini dilatarbelakangi oleh pemberontakan peristiwa G30S/PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari. MC Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2007) menulis, demokrasi terpimpin Soekarno mulai runtuh pada Oktober 1965. Tentara menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang di balik pembunuhan tujuh jenderal. Sikap ini memicu amarah dari para pemuda antikomunis. Pada akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan dukungan dan perlindungan tentara. Ada juga KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya (KABI, KASI, KAWI, KAGI). Semuanya tergabung dalam Front Pancasila Selain memprotes G30S dan Soekarno yang tak bersikap apa-apa, rakyat juga memprotes buruknya perekonomian di bawah Sukarno. Memasuki 1966, inflasi mencapai 600 persen lebih. Soekarno hanya mengabaikan suara rakyat. Aksi unjuk rasa pun semakin kencang. Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR-GR. Mereka menuntut tiga hal yang dikenal dengan Tritura. Isi Tritura yakni: Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S Penurunan harga sembako. Demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara. Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Permintaan itu dititipkan Soeharto kepada tiga jenderal AD yang datang menemui Soekarno di Istana Bogor, 11 Maret 1966 sore. Ketiga jenderal itu adalah Brigjen Amir Machmud (Panglima Kodam Jaya), Brigjen M Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar), dan Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran dan Demobilisasi). Permintaan Soeharto dianggap biasa oleh Soekarno. Maka, pada 11 Maret 1996 sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Isi Supersemar yakni: Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan

 

Tujuan Supersemar

Supersemar berisi instruksi Presiden Sukarno kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan dalam pengamanan negara. Situasi negara kala itu sedang rentan usai Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang menyeret nama Partai Komunis Indonesia (PKI). Surat Perintah Sebelas Maret merupakan surat yang digunakan untuk mengatasi situasi saat itu. Soeharto mengambil keputusan melalui SK Presiden No 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966. Keputusan tersebut antara lain:

  1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta ormasnya dan menyatakannya sebagai partai terlarang
  2. Penangkapan 15 menteri yang terlibat atau pun mendukung G30S/PKI
  3. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai UUD 1945.

 

Isi Supersemar

Surat Perintah Sebelas Maret memiliki isi dalam mengambil tindakan dalam mengembalikan situasi Indonesia. Berikut adalah poin penting dalam Supersemar yang diambil dalam salah satu versi dari 3 versi yang ada:

  1. Mengambil segala tindakan untuk pemulihan keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannnya pemerintahan dan revolusi, menjamin keselamatan dan kewibawaan pemimpin negara, dan melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi.
  2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya
  3. Melaporkan sesuatu yang bersangkut-paut dengan tugas dan tanggung jawabnya.

 

 Kontroversi Sekitar Supersemar

Isi Supersemar Selama ini beredar beberapa versi Supersemar. Ada yang dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, Sekretariat Negara (Setneg), dan dari Akademi Kebangsaan. Namun dari berbagai versi yang beredar, tak ada satu pun yang asli. Kendati demikian, ada beberapa pokok pemikiran Supersemar yang diakui Orde Baru dan dijadikan acuan. Ada 3 versi yang beredar mengenai isi Supersemar. Namun versi yang ada itu diyakini tidak 100 persen asli. Berikut berbagai fakta Supersemar yang menandakan akhir era Orde Lama dan lahirnya Orde Baru.

Implementasi Isi Supersemar

Jika kita mengamati isi Supersemar tidak ada kata-kata ‘pembubaran PKI’. Dan lebih pada penekanan Presiden Soekarno meminta Soeharto mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan umum. Akan tetapi langkah pertama Soeharto pasca keluarnya surat itu adalah dengan membubarkan PKI sehari berselang. Akan tetapi Soeharto memiliki keyakinan pemulihan keamanan hanya akan terjadi bila PKI dibubarkan. Selain itu Penangkapan 15 menteri yang terlibat atau pun mendukung G30S/PKI menjadi langkah Soeharto, apakah menjadi wewenang pengemban Supersemar dalam hal ini?

Implementasi Supersemar yang dilakukan oleh Soeharto dianggap sebagai upaya berlebihan, sehingga banyak yang mengartikan Supersemar sebagai langkah awal Soeharto menanamkan pengaruhnya dalam kekuasaan.

 

Soekarno Melayangkan Protes

Atas Tindakan Soeharto, Soekarno melayangkan surat berisi protes. Dilansir dari Liputan6.com (11/3/2019), surat itu berisi peringatan kepada Soeharto kalau wewenangnya hanya pada pemulihan keamanan dan ketertiban, bukan membubarkan partai politik. Mengenai hal ini, Soeharto tidak pernah memberikan tanggapan apapun sampai dia meninggal.

Utusan Soehartp Menghadap Soekarno

Pada tanggal 11 Maret 2020, atau sebelum surat itu dikeluarkan, tiga utusan Letnan Jenderal Soeharto dikirim untuk menghadap Soekarno di Istana Bogor. Mereka bertiga adalah Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rachmat.

Banyak versi yang beredar bagaimana keadaan di Istana Bogor waktu ketiganya menghadap Soekarno. Banyak versi menimbulkan berbagai interpretasi, Salah satunya ada yang mengatakan Soekarno ditodong pistol. Ada pula yang mengatakan kalau Soekarno menandatangani surat itu dengan sukarela.

 

Soekarno Merasa Dikentuti

Pada 17 Agustus 1966 dalam pidatonya yang berjudul “Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah”, Soekarno menegaskan bahwa Supersemar bukanlah “transfer of sovereignity” ataupun “transfer of authority“. Sama sekali bukan pengalihan kekuasaan. dalam pidatonya itu, Soekarno mengecam pihak-pihak yang mengkhianatinya. “Jangan jegal perintah saya. Jangan saya dikentuti,” pekik Soekarno dalam pidatonya itu.

Tiga Versi Surat

Arsip Nasional Indonesia (ANRI) memiliki tiga versi Supersemar yang berbeda. Dari ketiganya, diyakini tidak semuanya yang 100 persen asli. ANRI sendiri sudah menghabiskan waktu belasan tahun untuk mencari keberadaan surat tersebut. Namun hasilnya masih nihil. Berikut isi salah satu tiga versi surat yang beredar:

  1. Mengambil segala tindakan untuk pemulihan keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannnya pemerintahan dan revolusi, menjamin keselamatan dan kewibawaan pemimpin negara, dan melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi.
  2. mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya
  3. Melaporkan sesuatu yang bersangkut-paut dengan tugas dan tanggung jawabnya.

 

Naskah Versi Jenderal Muhammad Jusuf

Panglima TNI Jenderal Muhammad Jusuf mengatakan kalau surat itu ditulis oleh Komandan Tjakrabirawa Brigjen Saboer dengan karbon rangkap tiga. Salinan pertama yang merupakan naskah utama ditandatangani Soekarno dan kemudian diserahkan kepada Soeharto. Setelah diserahkan, naskah itu tak pernah terlihat lagi.

Naskah kedua disimpan oleh Brigjen Saboer sementara naskah ketiga disimpan oleh Jusuf sendiri. Salinan kedua dan ketiga tidak pernah ditandatangani oleh Soekarno dan surat itu tidak pernah lagi disinggung oleh Muhammad Jusuf. “Surat yang asli sudah dibawa Basuki (Rachmat) ke Soeharto.

 

Kemenangan Politik Soeharto

Setahun setelah peristiwa Supersemar, atau tepatnya pada 12 Maret 1967, Soeharto dilantik sebagai presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno. Dilansir dari Brilio.com, Jusuf Wanandi, seorang saksi sejarah sekaligus aktivis Kesatuan Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada saat Supersemar keluar, menyebutnya sebagai kemenangan hukum dan politik Soeharto.

 

Jika ini dapat dapat dikatakan sebuah keajaiban peristiwa sejarah yang ‘menggelikan’, maka Supersemar merupakan slaah satunya. Bagaimana tidak? Pergantian sebuah kepemimpinan dapat dilakukan tanpa sebuah bukti, data dan fakta yang akurat. Soekarno yang prkasa dengan Demokrasi Terpimpin sebagai Presiden seumur hidup harus redup karenanya.

Kontroversi memang selalu meliputi tiap kali kita membahas Supersemar, karena dampaknya besar, namun faktanya suram. Hingga kini dokumen tersebut tidak ditemukan dan pemerintahan Orde Baru pun sudah dibubarkan. Jika ini adalah tanggung jawab pemerintahan masa reformasi, sewajarnya kembali untuk dikaji keberadaannya. Atau jika ini hanya dibiarkan sebagai sejarah ‘unik’ bangsa Indoensia biarlah setiap generasi bangsa ini berinterpretasi dalam perspektif yang bebas merdeka hanya dari uraian peristiwa tanda fakta. Yang pasti sejarah memang nyata dalam ruang dan waktu kehidupan manusia, walau kita memang selalu sulit membuktikan bahwa kita telah berbuat sejarah. Wallahualam.

 

Referensi:

  1. Indonesia, Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaa. 2014. Sejarah Indonesia SMA Kelas XII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
  2. Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho; dkk. 1998. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka
  3. Ricklefs, MC. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
  4. https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/05/220000169/supersemar–latar-belakang-isi-dan-tujuan?page=all
  5. https://www.merdeka.com/jateng/7-fakta-supersemar-surat-pelengseran-soekarno-yang-masih-menjadi-misteri-hingga-kini.html

 

Penulis: Drs. Suharyono
Guru Sejarah SMAIT Nurul Fikri dan
Kepala Biro Kurikulum dan Pembelajaran SIT Nurul Fikri

Leave a Reply